Pembinaan dan Pengawasan ke Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ke satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Bapak A. Syaifullah, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Bapak Budhi Hasrul, S.H., para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris serta para staf. Bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, kegiatan berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 23 Oktober 2025 s/d 24 Oktober 2025.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, menjaga konsistensi pelaksanaan tugas yudisial dan administrasi, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik aparatur peradilan.
Dalam Pembinaan dan Pengawasan tersebut di tekankan terkait bagaimana membangun satuan kerja harus dengan sungguh-sungguh dan secara bersama-sama, selain itu yang paling utama adalah dengan membangun akhlak yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, dilakukan pula pembinaan terhadap pelaksanaan tupoksi kepaniteraan dan kesekretariatan, untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar operasional prosedur Mahkamah Agung RI.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang juga menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi dan upaya peningkatan kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung. Beliau juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan peradilan yang agung, dengan terus memperkuat integritas, profesionalitas, dan semangat pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan satker, melainkan untuk evaluasi agar menjadi satuan kerja yang lebih baik lagi.
Pengadilan Bermartabat,
Negara Berdaulat.
Tim Redaksi PTTUN Palembang